Sistem Penetapan Karya Tak Terkelola (Untargeted Works) di Jepang: Pintu Baru untuk Akses Budaya Mulai 2026,カレントアウェアネス・ポータル


Sure, here’s a detailed article in Indonesian about the Unauthorized Works Ruling System in Japan, as requested:

Sistem Penetapan Karya Tak Terkelola (Untargeted Works) di Jepang: Pintu Baru untuk Akses Budaya Mulai 2026

Sebuah artikel menarik bertajuk “E2800 – 2026年度から始まる未管理著作物裁定制度について” (Tentang Sistem Penetapan Karya Tak Terkelola yang Dimulai dari Tahun Anggaran 2026) diterbitkan di Current Awareness Portal pada 3 Juli 2025, pukul 06:01. Artikel ini menginformasikan tentang sebuah perkembangan signifikan dalam undang-undang hak cipta di Jepang: Sistem Penetapan Karya Tak Terkelola (未管理著作物裁定制度 – Mikkanri Chosakubutsu Saitei Seido) yang akan mulai berlaku pada tahun anggaran 2026.

Sistem baru ini berpotensi membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan karya-karya budaya yang selama ini sulit dijangkau karena status kepemilikan hak cipta yang tidak jelas atau tidak terkelola. Mari kita selami lebih dalam apa sebenarnya sistem ini dan mengapa ini penting.

Apa Itu Karya Tak Terkelola?

Secara sederhana, karya tak terkelola (atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “orphan works” atau “untargeted works” dalam konteks Jepang) adalah karya yang hak ciptanya masih berlaku, tetapi pemegang hak ciptanya tidak dapat diidentifikasi atau ditemukan setelah melakukan upaya yang wajar. Situasi ini sering terjadi pada:

  • Karya lama: Di mana pemegang hak cipta awal telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui atau sulit dilacak.
  • Karya yang dipublikasikan di masa lalu: Terutama sebelum era digital, di mana data kepemilikan hak cipta mungkin tidak terorganisir dengan baik.
  • Karya yang dibuat oleh organisasi yang sudah bubar.

Akibatnya, karya-karya ini, meskipun memiliki nilai budaya dan historis yang tinggi, menjadi sulit digunakan untuk berbagai keperluan seperti dipublikasikan ulang, diadaptasi, dimasukkan dalam koleksi digital, atau digunakan dalam proyek pendidikan dan riset, karena adanya risiko pelanggaran hak cipta.

Bagaimana Sistem Penetapan Karya Tak Terkelola Bekerja?

Sistem baru ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan penggunaan karya-karya tak terkelola ini secara sah, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak cipta. Mekanismenya secara umum akan melibatkan langkah-langkah berikut:

  1. Upaya Pencarian Pemegang Hak Cipta yang Wajar: Sebelum menganggap sebuah karya sebagai tak terkelola, pemohon (misalnya, museum, perpustakaan, lembaga riset, atau bahkan individu) harus melakukan “upaya pencarian yang wajar” untuk menemukan pemegang hak cipta. Upaya ini bisa mencakup pencarian di database publik, arsip, menghubungi penerbit, dan berbagai cara lain yang dianggap patut.
  2. Pengajuan Permohonan Penetapan: Jika setelah melakukan upaya pencarian yang wajar, pemegang hak cipta tidak dapat ditemukan, pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan karya tersebut sebagai karya tak terkelola kepada otoritas yang berwenang (kemungkinan besar akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah Jepang, misalnya melalui badan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual).
  3. Penetapan oleh Otoritas: Otoritas yang berwenang akan meninjau permohonan dan bukti upaya pencarian yang telah dilakukan. Jika dinilai memenuhi syarat, karya tersebut akan ditetapkan sebagai karya tak terkelola.
  4. Penggunaan yang Diizinkan: Setelah ditetapkan, karya tak terkelola tersebut dapat digunakan oleh pemohon (atau dalam beberapa kasus, oleh publik secara lebih luas) untuk tujuan tertentu. Penggunaan ini biasanya akan disertai dengan kewajiban untuk:
    • Memberikan Atribusi (Penghargaan): Tetap menyebutkan nama pencipta jika diketahui, atau mencatat bahwa karya ini adalah karya tak terkelola.
    • Membayar Kompensasi: Dalam beberapa kasus, mungkin ada kewajiban untuk membayar sejumlah kompensasi yang akan dikelola oleh otoritas, dan kompensasi ini akan dibayarkan kepada pemegang hak cipta jika suatu saat mereka muncul.
    • Pembatasan Penggunaan: Penggunaan mungkin terbatas pada tujuan non-komersial atau untuk tujuan pelestarian dan penyebaran budaya.

Manfaat dan Dampak Positif Sistem Baru Ini:

Sistem penetapan karya tak terkelola ini membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pelestarian budaya Jepang:

  • Meningkatkan Akses Publik: Masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai koleksi arsip, foto, film, musik, dan karya sastra yang sebelumnya terkunci karena masalah hak cipta. Ini sangat penting untuk pendidikan, penelitian, dan apresiasi budaya.
  • Memfasilitasi Digitalisasi dan Pelestarian: Lembaga seperti perpustakaan dan museum dapat mendigitalkan dan mempublikasikan koleksi mereka tanpa rasa takut akan tuntutan hukum. Ini membantu dalam pelestarian jangka panjang karya-karya tersebut dan membuatnya tersedia bagi generasi mendatang.
  • Mendukung Kreativitas dan Inovasi: Dengan adanya karya-karya yang lebih mudah diakses, para kreator, peneliti, dan inovator memiliki lebih banyak materi sumber untuk dikembangkan, diadaptasi, dan diinspirasi.
  • Menghidupkan Kembali Karya Lupakan: Karya-karya yang mungkin terlupakan atau tidak dikenal dapat kembali dikenali dan diapresiasi oleh publik, memberikan kehidupan baru bagi warisan budaya.
  • Menyelaraskan dengan Standar Internasional: Banyak negara lain sudah memiliki sistem serupa untuk menangani karya tak terkelola, sehingga sistem baru ini akan membawa Jepang lebih sejalan dengan praktik internasional.

Apa yang Perlu Diperhatikan?

Meskipun sangat positif, penting untuk dicatat bahwa sistem ini juga memiliki aspek yang perlu diperhatikan oleh para pemohon dan pengguna karya:

  • Kewajiban Upaya Pencarian: Pemohon harus benar-benar menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya pencarian yang sungguh-sungguh. Kegagalan dalam hal ini dapat membuat permohonan ditolak.
  • Potensi Munculnya Pemegang Hak Cipta: Pemegang hak cipta yang sah masih dapat muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi aturan mengenai atribusi dan kompensasi yang mungkin diatur.
  • Peraturan Lebih Lanjut: Detail teknis mengenai prosedur aplikasi, biaya, besaran kompensasi, dan batasan penggunaan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Para pengguna perlu selalu mengikuti perkembangan peraturan ini.

Kesimpulan:

Peluncuran Sistem Penetapan Karya Tak Terkelola di Jepang mulai tahun anggaran 2026 adalah langkah maju yang monumental dalam upaya pelestarian dan penyebaran kekayaan budaya. Dengan memfasilitasi akses terhadap karya-karya yang sebelumnya sulit dijangkau, sistem ini akan memberdayakan masyarakat, mendukung pendidikan dan penelitian, serta memastikan bahwa warisan budaya Jepang dapat terus hidup dan dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Bagi para profesional di bidang budaya, pendidikan, dan riset, ini adalah berita yang sangat menggembirakan dan membuka banyak peluang baru.


E2800 – 2026年度から始まる未管理著作物裁定制度について


AI wis ngirim kabar.

Pitakon ing ngisor iki wis digunakake kanggo ngasilake tanggapan saka Google Gemini:

Ing 2025-07-03 06:01, ‘E2800 – 2026年度から始まる未管理著作物裁定制度について’ wis diterbitake miturut カレントアウェアネス・ポータル. Mangga tulisen artikel sing rinci kanthi informasi sing gegandhengan kanthi cara sing gampang dimangerteni. Mangga wangsulana nganggo basa Jawa.

Leave a Comment